MATERI PELATIHAN MANHAJ TARJIH



PENERAPAN METODE TARJIH MUHAMMADIYAH (BAYANI, TA’LILI DAN ISTILAHI) DALAM BERIJTIHAD
Oleh: Ghoffar Ismail[1]

A.    Pendahuluan
Muhammadiyah, sebagai gerakan keagamaan yang berwatak sosio kultural,dalam dinamika kesejarahannya selalu berusaha merespon berbagai
perkembangan kehidupan dengan senantiasa merujuk pada ajaran Islam (al-ruju‘ ila al-Qur’an wa as-Sunnah al-Maqbulah). Di satu sisi sejarah selalu melahirkanberbagai persoalan dan pada sisi yang lain Islam menyediakan referensi normatifatas perbagai persoalan tersebut. Orientasi kepada dimensi ilahiah inilah yangmembedakan Muhammadiyah dari gerakan sosio kultural lainnya, baik dalammerumuskan masalah, menjelaskannya maupun dalam menyusun kerangkaoperasional penyelesaiannya. Orientasi inilah yang mengharuskan Muhammadiyahmemproduksi pemikiran, meninjau ulang dan merekonstruksi manhaj-nya.
Pemikiran keislaman meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengantuntunan kehidupan keagamaan secara praktis, wacana moralitas publik dandiscourse keislaman dalam merespon dan mengantisipasi perkembangankehidupan manusia. Masalah yang selalu hadir dari kandungan sejarah tersebutmengharuskan adanya penyelesaian. Muhammadiyah berusaha menyelesaikannyamelalui proses triadik/hermeneutis (hubungan kritis/komunikatif-dialogis) antara normativitas dan (al-ruju‘ ila al-Qur'an wa as-Sunnah al-Maqbulah), historisitas berbagai penafsiran atas dan, realitas kekinian dan prediksi masa depan. Mengingat proses hermeneutis ini sangat dipengaruhi oleh asumsi (pandangan dasar) tentang agama dan kehidupan, di samping pendekatan dan teknis pemahaman terhadap ketiga aspek tersebut, maka Muhammadiyah perlu merumuskannya secara spesifik. Dengan demikian diharapkan ruhul ijtihad dan tajdid terus tumbuh dan berkembang[2].
Keputusan tentang manhaj tarjih tersebut perlu diaplikasikan dalam meneliti dan menemu-kenali hukum Islam untuk menjawab berbagai permasalahan hukum dan kehidupan di tengah masyarakat. Tulisan ini merupakan percikan pemikiran dalam rangka menerapkan metode tarjih, khususnya bayani, ta’lili dan istihsani dalam kepentingan tersebut. Apalagi sangat tepat sebagai bahan dalam pelatihan kader tarjih.

B.     Kaedah-kaedah Pokok
Untuk memperjelas konsep kunci dan sekaligus pokok-pokok pikiran dalam manhaj tarjih maka terlebih dahulu diinformasikan kaedah-kaedah pokok dalam manhaj tarjih.
Ijtihad: Mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam baik bidang hukum, aqidah, filsafat, tasawwuf, maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu.

Maqashid al-Syari'ah: Tujuan ditetapkan hukum dalam Islam adalah untuk memelihara kemashlahatan manusia sekaligus untuk menghindari mafsadat, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan tersebut dicapai melalui penetapan hukum yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum (al-Qur'an dan al-Sunnah).
Ittiba': Mengikuti pemikiran ulama dengan mengetahui dalil dan argumentasinya. Taqlid merupakan sikap yang tidak dibenarkan diikuti bagi warga persyarikatan baik ulamanya maupun warga secara keseluruhan.
Talfiq : Menggabungkan beberapa pendapat dalam satu perbuatan syar'i. Talfiq terjadi dalam konteks taqlid dan ittiba'. Muhammadiyah membenarkan talfiq sepanjang telah dikaji lewat proses tarjih.
Tarjih: Secara teknis tarjih adalah proses analisis untuk menetapkan hukum dengan menetapkan dalil yang lebih kuat (rajih), lebih tepat analogi dan lebih kuat maslahatnya. Sedangkan secara institusional majlis tarjih adalah lembaga ijtihad jama'i (organisatoris) di lingkungan Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang meiliki kompetensi ushuliyah dan ilmiyah dalam bidangnya masing-masing.
Al-Sunnah al-maqbulah : perkataan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi saw. Yang menurut hasil analisis memenuhi kreteria shahih dan hasan.
Ta'abbudi : Perbuatan-perbuatan ubudiyah yang harus dilakukan oleh mukallaf sebagai wujud penghambaan kepada Allah swt. tanpa boleh ada penambahan atau pengurangan. Perbuatan ta'abbudi tidak dibenarkan dianalisis secara rasional.
Ta'aqquli : Perbuatan-perbuatan ubudiyah mukallaf yang bersifat ta'aqquli berkembang dan dinamis. Perbuatan ta'aqquli bisa dianalisis secara rasional.
Sumber Hukum : Sumber hukum bagi Muhammadiyah adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah al-maqbulah.
Qath'iyyu al-Wurud : Nash yang memiliki kepastian dalam aspek penerimaannya karena proses penyampaiannya meyakinkan dan tidak mungkin ada keterputusan atau kebohongan dari pada penyampaiannya.
Qath'iyyu al-Dalalah : Nash yang memiliki makna pasti karena dikemukakan dalam bentuk lafadz bermakna tunggal dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna lain.
Dhanniyu al-wurud : Nash yang tidak memiliki kepastian dalam aspek penerimaannya, karena poses penyampaiannya kurang menyakinkan dan karena ada kemungkinan keterputusan, kedustaan, kelupaan di antara para penyampainya.
Dhanniyu al-Dalalah : Nash yang memiliki makna tidak pasti karena dikemukakan dalam bentuk lafadz bemakna ganda dan dapat ditafsirkan dengan makna lain.
Tajdid : Pembaharuan yang memiliki dua makna, yakni pemurnian (tajdid salafi) dan pengembangan (tajdid khalafi).
Pemikiran : Hasil rumusan dengan cara mencurahkan segenap kemampuan berfikir terhadap suatu masalah berdasarkan wahyu dengan metode ilmiyah, meliputi bidang teologi, filsafat, tasawwuf, hukum dan disiplin ilmu lainnya.

C.    Metode Bayani
Ini dikenal juga dengan istilah metodepenemuan hukum al-bayan mencakup pengertian al-tabayun dan al-tabyin: yakni proses mencari kejelasan (azh-zhuhr) dan pemberian penjelasan (al-izhar); upaya memahami (al-fahm)
dan komunikasi pemahaman (al-ifham); perolehan makna (al-talaqqi) dan
penyampaian makna (al-tablig).[3] Dalam perkembangan hukum, bayani bermakna “mengartikan
, menafsirkan atau menerjemah dan juga bertindak sebagai “penafsir” atau setidak-tidaknyamendekati sebuah metode yang dikenal juga dengan istilah hermaneutika.[4] Dalam pengertian ini dapat dipahami sebagai proses mengubah suatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti, atau usaha mengalihkan diri dari bahasa asing yang maknanya masih gelap ke dalam bahasa kita sendiri yang maknanya lebih jelas, atau suatu proses transformasi pemikiran dari yang kurang jelas atau ambigu menuju ke yang lebih jelas/konkret; bentuk transformasi makna semacam ini, merupakan hal yang esensial dari pekerjaan seorang penafsir / muffasir.
Dalam tradisi Hukum Islam sesungguhnya terminologi hermeneutika telah lama dikenal dalam keilmuan Islam yang sering disebut dengan istilah “ilmu tafsir” (ilm ta’wildan ilm al-bayan). Bahkan dalam perkembangan dewasa ini ilmu tafsir mengalamikemajuan pesat dalam wacana keislaman, dalam perspektif yang lebih spesifik, penggunaan istilah “ilmu tafisr” ditujukan (dikhitobkan) pada terminologi hermeneutika Al Quransebagaimana padanan kata dari hermeneutika pada umumnya. Trem yang digunakan dalam kegiatan interprestasi dalam wacana ilmu keislaman adalah tafsir.
Kata tafsir berasal dari bahasa Arab; fassara atau safara yang artinya digunakan secara teknis dalam pengertian eksegesisi (penafsiran teks) di kalangan orang Islam sejak abad ke-5 hingga sekarang.[5]Secara epistemologi kata tafsir (al-tafsir) dan ta’wil (al-ta’wil) sering kali disinonimkan pengertiannya ke dalam penafsiran” atau penjelasan”. Al-Tafsir berkaitan dengan interprestasi eksternal (exoteric exegese), sedangkan al-ta’wil lebih merupakan
isnterprestasi internal (esoteric exegese) yang berkaitan dengan makna batin teks danpenafsiran metaforis terhadap Al Quran. Dengan kata lain al-tafsir suatu upaya untuk menyingkap sesuatu yang samar-samar dan tersembunyi melalui mediator, sedangkan ta’wil kembali ke sumber atau sampai pada tujuan, jika kembali kepada sumber menunjukan tindakan yang mengupayakan gerak reflektif, maka makna sampai ke tujuan adalah gerak dinamis.
Hermeneutika[6]yang dalam bahasa hukum Islam merupakan ilmu atau seni
menginprestasikan (the art of interprestation) ‘teks’ atau memahami sesuatu dalampengertian memahami teks hukum atau peraturan perundang-undangan dan kapasitasnya menjadi objek yang ditafsirkan. Kata sesuatu/teks di sini bisa berupa: teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, naskah-naskah kuno, ayat-ayatahkam dan kitab suci atapun berupa pendapat dan hasil ijtihad para ahli hukum (doktrin).[7]Motode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks dan kontekstualisasi.
Secara filosofis metode bayani mempunyai tugas ontologis yaitu menggambarkanhubungan yang tidak dapat dihidari antara teks dan pembaca, masa lalu dan sekarang yang memungkinkan untuk memahami kejadian yang pertama kali (geniun). Urgensi kajian ini dimaksudkan tidak hanya akan membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para yuris positif yang elitis[8]tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau
behavioralis yang terlalu emperik sifatnya. Sehingga diharapkan kajian tidak semata-mata berkutat demi kepentingan profesi yang eksklusif semata-mata menggunakan paradigma positivisme dan metode logis formal, namun lebih dari itu agar para pengkaji hukum supaya menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan / atau para pencari keadilan.
Relevansi dari kajian penemuan hukum bayani mempunyai dua makna sekaligus: Pertama, metode bayani dapat dipahami sebagai metode interprestasi atas teks-teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif, di mana berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat, atau antara bunyi hukum dan semangat hukum. Kedua, metode bayani juga mempunyai pengaruh besar atau relevansi dengan teori
penemuan hukum. Hal mana ditampilkan dalam kerangka pemahaman lingkaran spiral hermenuetika (cyricel hermeneutics) yaitu berupa proses timbal-balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta.
Di bawah ini dapat kita lihat bagaimana proses penemuan hukum, yang dilakukan oleh ahli hukum dengan pendekatan metode bayani :
1.      Penemuan hukum bayani oleh qadhi (hakim): Sebelum mengambil putusan (ex ante) disebut “heuristika” yaitu proses mencari dan berfikir yang mendahului tindakan pengambilan putusan hukum. Pada tahap ini
berbagai argumen pro-kontra terhadap suatu putusan tertentu ditimbang-timbang antara yang satu dengan yang lain, kemudian ditemukan mana yang paling tepat. Dan tahap sesudah pengambilan putusan (ex post) disebut “legitimasi” yang berkenan dengan pembenaran dari putusan yang sudah dimbil. Pada tahap ini putusan diberi motivasi (pertimbangan) dan argumentasi secara substansial, dengan cara menyusun suatu
penalaran yang secara rasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila suatu putusan hukum tidak bisa diterima oleh forum hukum, maka berarti putusan itu tidak memperoleh legitimasi. Konsekuensinya, premis-premis yang baru harus diajukan, dengan tetap berpegang pada penalaran ex ante, untuk menyakini forum hukum tersebutagar putusan dapat diterima.
Disnilah pentingnya penemuan hukum bayani oleh hakim pada saat menemukan hukum. Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata hanya penerapan undang-undang dan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus pencipta hukum dan pembentuk hukum.
2.      Penemuan hukum bayani oleh badan legislasi. Metode penemuan hukum ini mempunyai peran penting bagi para pembuat undang-undang dan peraturan kebijakan, sebab pembuatan hukum yang dimulai dari
perencanaan, perancangan pembahasan, putusan, sampai dengan sosialisasi hukum itu sarat dengan pekerjaan interprestasi atau pemahaman hukum.  Interperstasi itulah meruapakan ruh dari metode bayani.
3.      Ilmuwan hukum/Fuqaha’. Ilmuwan/fuqaha’ berperan dalam memberikan anotasi (pandangan dan penilaian hukum) atas suatu pristiwa hukum di masyarakat sehingga meningkatkan bobot dan kualitas hukum.
Secara umum metode interprestasi (al-bayan) ini dapat dikelompokkan ke dalam sebelas macam yaitu:
1.      Interprestasi Gramatikal (menurut bahasa). Penafsiran kata-kata dalam teks hukum sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Dengan mencoba menangkap arti sesuatu teks/peraturan menurut bunyi kata-katanyadari hasil interprestasinya bisa lebih mendalam dari teks aslinya, sebuah kata dapat mempunyai berbagai arti, dalam bahasa fiqh dikenal dengan kata-kata “musytarak”
2.      Interprestasi historis. Setiap ketentuan hukum mempunyai sejarahnya sendiri, oleh karenaya harus menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran hukum itu dirumuskan. Dalam konteks ini dapat dilakukan dua bentuk, yaitu pertama, mencari maksud dari aturan hukum pembuat undang-undang (syari’) sehinggga kehendak pembuat hukum sangat
menentukan. Kedua, sejarah kelembagaan hukumnya atau sejarah hukumnya(rechthistorisch) adalah metode interprestasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khusunya yang tekait dengan kelembagaan hukumnya. Maka dalam konteks sejarah Hukum Islam timbulnya hukum dalam penafsiran hukum Islam dapat dilihat dari asbabunuzulil ayat atau asbabu wurudil hadis.
3.      Interprestasi sistematis. Penafsiran sebuah aturan hukum atau ayat sebagai bagian dari keseluruhan sistem, artinya aturan itu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu difahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya, seperti penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan ayat, hadis dengan hadis.
4.      Interprestasi sosiologis atau teologis. Secara sosiologis/teologis apabila makna peraturan/ayat dietapkan berdasarkan tujuan kemaslahatan. Dalam interprestasi ini dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif hukum (rechtpositiviteit) dengan kenyataan hukum
(rechtwerkejkheid) sehingga interprestasi sosialogis dan teologis sangat penting.Sebagai contoh penerapan hukum yang diterapkan oleh Umar bin Khathab tidak potong tangan bagi pencuri, postif hukum setiap pencuri potong tangan, namun kenyataan hukum tidak dilaksanakan karena situasi keadaan masyarakat.
5.      Interprestasi komparatif. Dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan (muqarinah) berbagai sistem hukum baik dalam suat negara Islam ataupun membandingkan pendapat-pendapat imam mazhab.
6.      Interperstasi futuristik. Disebut juga metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yaitu penjelasan ketentuan hukum dengan berpedoman pada aturan yang belum mempunyai kekuatan hukum., karena peraturannya masih dalam rancangan.
7.      Interperstasi restriktif. Metode interprestasi yang sifatnya membatasi, seperti gramatika kata “tetangga” dalam fiqh mu’amalah, dapat diartikan setiap tetangga itu termasuk penyewa dari perkarangan di sebelahnya, tetapi kalau dibatasi menjadi tidak termasuk tetangga penyewa, ini berarti seorang qadhi telah melakukan interprestasi restriktif.
8.      Interprestasi ekstensif. Metode penafsiran yang membuat interprestasi melebihi batas-batas hasil interprestasi gramatikal, seperti perkataan al-ba’i dalam fiqh muamalah oleh qadhi boleh di tafisrkan secara luas yaitu tidak saja jual beli termasuk segala peralihan hak.
9.      Interprestasi otentik atau secara resmi. Dalam jenis interprestasi ini, qadhi tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selaian dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri.
10.  Interperstasi interdisipliner. Bisa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disipilin ilmu hukum, di sini dipergunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum. Sebagai contoh, interprestasi atas pasal yang menyangkut kejahatan “korupsi” hakim
dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang yaitu hukum pidana, administrasi negara dan perdata.
11.  Interprestasi multidisipliner. Seorang hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum. Dengan kata lain, di sini hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari lain-lain disiplin ilmu.
Berkanaan dengan metode bayani ini, keputusan Munas membahas juga ta’arud al-adillah, tarjih terhadap nash dan beberapa kaedah mengenai hadis.
1.      Ta‘arud al-adillah adalah pertentangan beberapa dalil yang masing-masingmenunjukkan ketentuan hukum yang berbeda.Jika terjadi ta‘arrud diselesaikan dengan urutan cara-cara sebagai berikut:
a.      Al-jam‘u wa at-taufiq, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupunzhahirnya ta‘arud. Sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasanuntuk memilihnya (takhyir). Dalam konteks inilah kemudian tentang ibadah yang banyak dalilnya dan semua bisa diterima, maka dalam munas Malang dikenal dengan istilah at-tanawwu’ fi al-ibadah.
b.      At-tarjih, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan danmeninggalkan dalil yang lemah.
c.       An-naskh, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir.
d.     At-tawaqquf, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakaidengan cara mencari dalil baru.
2.      Sedangkan metode tarjih terhadap nash dilihat dari beberapa segi.
a.      Segi Sanad, yang terdiri dari; kualitas maupun kuantitas rawi dan Bentuk dan sifat periwayatan
b.      Segi matan dengan dua ketentuan; pertama, matan yang menggunakan sighat nahyu lebih rajih dari sighat amr; kedua, matan yang menggunakan sighat khass lebih rajih dari sighat ‘am
c.       Segi Materi Hukum
d.     Segi Eksternal
3.      Mengenai nash hadis ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan:
a.      Kaidah 1
اَلْمَوْقُوْفُالْمُجَرَّدُلاَيُحْتَجُّبِهِ .
Hadis maukuf murni tidak dapat dijadikan hujjah.
b.      Kaidah 2
اَلْمَوْقُوْفُالَّذِيْفِيْحُكْمِاْلمَرْفُوْعِيُحْتَجُّبِهِ .
Hadis maukuf yang termasuk ke dalam kategori marfudapat dijadikan hujjah.      
c.       Kaidah 3
اَلْمَوْقُوْفُيَكُوْنُفِيْحُكْمِاْلمَرْفُوْعِإِذاَكاَنَفِيْهِقَرِيْنَةٌيُفْهَمُمِنْهاَرَفْعُهُإِلىَرَسُوْلِاللهِ (صلعم) كَقَوْلِأُمِّعَطِيَّةَ : كُناَّنُؤْمَرُأَنْنُخْرِجَفِيْاْلعِيْدِاْلحُيَّضَ (اَلْحَدِيْثَوَنَحْوَهُ).
Hadis maukuf termasuk kategori marfu apabila terdapat karinah yang daripadanya dapat difahami kemarfu‘annya kepada Rasulullah saw, seperti pernyataan Ummu ‘Athiyyah: “Kita diperintahkan supaya mengajak keluar wanita-wanita yang sedang haid pada Hari Raya” dan seterusnya bunyi hadis itu, dan sebagainya.
d.     Kaidah 4
مُرْسَلُالتَّابِعِيِّالْمُجَرَّدُلاَيُحْتَجُّبِهِ .
Hadis mursal Tabi‘i murni tidak dapat dijadikan hujjah.
e.      Kaidah 5
مُرْسَلُالتَّابِعِيِّيُحْتَجُّبِهِإِذاَكاَنَتثَمَّقَرِيْنَةٌتَدُلُّعَلَىاتِّصاَلِهِ .
Hadis mursal Tabi‘i dapat dijadikan hujjah apabila besertanya terdapat karinah yang menunjukkan kebersambungannya.
f.        Kaidah 6
مُرْسَلُالصَّحاَبِيِّيُحْتَجُّبِهِإِذاَكاَنَتثَمَّقَرِيْنَةٌتَدُلُّعَلَىاتِّصاَلِهِ .
Hadis mursal Shahabi dapat dijadikan hujjah apabila padanya terdapat karinah yang menunjukkan kebersambungannya.
g.      Kaidah 7
الأَحاَدِيْثُالضَّعِيْفَةُيَعْضَدُبَعْضُهاَبَعْضًالاَيُحْتَجُّبِهاَإِلاَّمَعَكَثْرَةِطُرُقِهاَوَفِيْهاَقَرِيْنَةٌتَدُلُّعَلَىثُبُوْتِأَصْلِهاَوَلَمْتُعاَرِضِاْلقُرْآنَوَالْحَدِيْثَالصَّحِيْحَ . 
Hadis-hadis dha‘if yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah kecuali apabila banyak jalannya dan padanya terdapat karinah yang menunjukkan keotentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis shahih.
h.      Kaidah 8
اَلْجَرْحُمُقَدَّمٌعَلَىالتَّعْدِيْلِبَعْدَاْلبَياَنِالشَّافِيْالْمُعْتَبَرِشَرْعاً .
Jarah (cela) didahulukan atas ta‘dil setelah adanya keterangan yang jelas dan sah secara syara‘.
i.        Kaidah 9
تُقْبَلُمِمَّنِاشْتَهَرَبِالتَّدْلِيْسِرِوَايَتُهُإِذَاصَرَّحَبِماَظَاهِرُهُاْلاِتِّصاَلُوَكاَنَتَدْلِيْسُهُغَيْرَقاَدِحٍفِيْعَداَلَتِهِ .
Riwayat orang yang terkenal suka melakukan tadlis dapat diterima apabila ia menegaskan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersambung dan tadlisnya tidak sampai merusak keadilannya.
j.        Kaidah 10
حَمْلُالصَّحاَبِيِّاللَّفْظَالْمُشْتَرَكَعَلَىأَحَدِمَعْنَيَيْهِوَاجِبُاْلقَبُوْلِ .
Penafsiran Shahabat terhadap lafal (pernyataan) musytarak dengan salah satu maknanya wajib diterima.
k.      Kaidah 11
حَمْلُالصَّحاَبِيِّالظَّاهِرَعَلَىغَيْرِهِاَلْعَمَلُبِالظَّاهِرِ .
Penafsiran Shahabat terhadap lafal (pernyataan) zahir dengan makna lain, maka yang diamalkan adalah makna zahir tersebut. [Penyesuaian penempatan: Huruf H diambil dari HPT, h. 300-301(MTPPI)].


D.    Metode Ta’lili
Sebelumnya penulis akan menguraikan sekitar masalah ‘illat. Ulama Ushul Fiqh membicarakan masalah ‘illah ketika membahas qiyas (analogy). ‘Illah merupakan rukun qiyas dan qiyas tidak dapat dilakukan bila tidak dapat ditentukan ‘illahnya. Setiap hukum ada ‘illah yang melatarbelakanginya. ‘Illat, sebagian ulama mendefenisikan sebagai suatu sifat-lahir yang menetapkan dan sesuai dengan hukum. Defenisi lain dikemukakan oleh sebagaian ulama Ushul Fiqh: ‘Illat ialah suatu sifat khas yang dipandang sebagai dasar dalam penetapan hukum.[9] Orang yag mengakui adanya ‘illat dalam nash, berarti ia mengakui adanya qiyas.
Para ulama Ushul Fiqh memandang masalah ‘illat menjadi 3 golongan:[10]
a.      Golongan pertama (Mazhab Hanafi dan Jumhur) bahwa nash-nash hukum pasti memiliki ‘illat, sesunggunya sumber hukum asal adalah ‘illat hukum itu sendiri, hingga ada petunjuk (dalil) yang menentukan lain.
b.      Golongan yang kedua sebaliknya, bahwa nash-nash hukum itu tidak ber’illat, kecuali ada dalil yang menentukan adanya ‘illat.
c.       Golongan ketiga ialah ulama yang menentang qiyas (nufatul qiyas) yang mengganggap tidak adanya ‘illat hukum.
Dengan semakin luasnya perkembangan kehidupan dan makin dirasakan
meningkatnya tuntutan pelayanan hukum dalam kehidupan umat Islam. Maka banyakketentuan hukum nash yang harus memperhatikan jiwa yang melatarbelakanginya, jiwa itu tidak dalam aplikasinya pada suatu saat dan keadaan tertentu, ketentuan hukum yang disebutkan dalam nash tidak dilaksanakan. Yang dimaksud dengan jiwa yang melatarbelakangi sesuatu ketentuan hukum ialah ‘illat hukum atau kausa hukum.[11]Selama
‘illat hukum masih terlibat, ketentuan hukum berlaku, sedang jika ‘illat hukum tidaktanpak, ketentuan hukum pun tidak berlaku.
Dalam perkembangan ilmu Hukum Islam, para fukaha’ melahirkan kaidah fiqh yang mengatakan: “Hukum itu berkisar bersama ‘illatnya, baik ada atau tidak adanya”.[12]Arti kaidah fiqih tersebut ialah setiap ketentan hukum berkaitan dengan ‘illat (kausa) yang melatarbelakanginya; jika ‘illat ada, hukum pun ada, jika ‘illat tidak ada, hukum pun tidak ada. Menentukan sesuatu sebagi ‘illat hukum merupakan hal yang amat pelik. Oleh karenanya, memahami jiwa hukum yang dilandasi iman yang kokoh merupakan keharusan untuk dapat menunjuk ‘illat hukum secara tepat.
Mengenai adanya kaitan antara ‘illat dan hukum, para fuqaha’ mazhab Zahiri tidak dapat menerimanya sebab yang sesunguhnya mengetahui ‘illat hukum hanyalah Allah dan Rasul-Nya. Manusia tidak mampu mengetahuinya secara pasti. Manusia wajib taat kepadaketentuan hukum nash menurut apa adanya.[13]Menetapkan adanya kaitan hukum dengan ‘illat yang melatarbelakangi amat diperlukan jika kita akan mengetahui hukum peristiwa
yang belum pernah terjadi pada masa Nabi, yang terlihat adanya persamaaan ‘illat hukum peristiwa yang terjadi pada masa Nabi disebutkan dalam nash. Dengan mengetahui ‘illat hukum peristiwa yang terjadi pada masa Nabi dapat dilakukan qiyas atau analogi terhadap peristiwa yang terjadi kemudian.
‘Illat sangat penting dan sangat menentukan ada atau tidak adanya hukum dalam kasus baru sangat bergantung pada ada atau tidak adanya ‘illat pada kasus tersebut. Sehingga ‘illat dirumuskan sebagai suatu sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara obyektif (zhahir), dapat diketahui dengan jelas dan ada tolak ukurnya (mundabith) dan sesuai dengan ketentuan hukum, yang eksistensinya merupakan penentu adanya hukum.
Sedangkan hikmah adalah yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum, dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. ‘Illat merupakan “tujuan yang dekat” dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum, sedangkan hikmah merupakan “tujuan yang jauh” dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.
al-Syatibi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ‘illat adalah hikmah itu sendiri, dalam bentuk mashlahat dan mafsadat, yang berkaitan denganditetapkannya perintah, larangan, atau keizinan, baik keduanya itu zhahir atau tidak, mundhabith atau tidak.[14] Jadi baginya ‘illat itu tidak lain kecuali adalah mashlahat dan mafsadat itu sendiri. Kalau demikian halnya, maka baginya hukum dapat ditetapkan berdasarkan hikmah, tidak berdasarkan ‘illat. Sebenarnya hikmah dengan ‘illat mempunyai hubungan yang erat dalam rangka penemuan hukum.[15]
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami, bahwa dalam qiyas penemuan ‘illat dari hikmah sangat menentukan keberhasilan mujtahid dalam menetapkan hukum. Dari sinilah dapat dilihat betapa eratnya hubungan antara metode qiyas dengan maqashid alsyari’at. Dalam pencarian illat dinyatakan bahwa salah satu syarat diterimanya sifat menjadi illat adalah bahwa sifat tersebut munasabat, yakni sesuai dengan maslahat yang diduga sebagai tujuan disyariatkan hukum itu. Maslahat dalam ‘illat menjadi maslahat daruriyat, hajiyyat, dan takmiliyyat, dan dari sinilah muncul pengembangan prinsip dan teori maqashid al-syariat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mashlahat yang menjadi tujuan utama disyariatkan hukum Islam, merupakan faktor penentu dalam menetapkan hukum melalui jalur qiyas.
‘Illat adalah hal yang oleh syari’ (pembuat aturan) dijadikan tempat bersandar, tempat bergantung atau petunjuk adanya ketentuan hukum. Illat pada pokoknya dapat dibagi menjadi 3 macam atas dasar sumber pengambilannnya, yaitu; pertama, ‘illat diperoleh dengandalil naqli, kedua, ‘illat yang diperoleh dengan ijma’ dan ketiga, illat yang diperoleh dengan jalan istinbath(pemahaman kepada nash).[16]
‘Illat yang diperoleh dengan dalil naqli dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu yang diperoleh dengan jelas disebutkan dalam nash yang disebut sharih, yang diperoleh hanya dengan isyarat, yang disebut ima, dan yang diperoleh dari adanya petunjuk sebab.[17] ‘Illat yang diperoleh dengan jalan istinbath merupakan hal yang amat pelik. Untuk menentukan ‘illat dengan jalan istinbath diperlukan ketajaman pemikiran. Sifat pemikiran kefilsafatan dalam menentukan ‘illat dengan jalan istinbath ini amat nyata. Untuk
menentukan ‘illat dengan jalan istinbath ditempuh dua macam cara, yaitu:
1.      Jika di dalam sesuatu ketentuan hukum terdapat beberapa hal yang dirasakan sesuai benar sebagai ‘illat hukum, untuk menentukan mana di antara hal itu yang benar-benar sebagi ‘illat dilakukan taqsim dan sabr. Taqsim ialah membatasi hal yang dirasakan sesuai sebagai ‘illat hukum, dan sabr adalah meneliti hal yang telah dibatasi dan dirasakan sesuai sebagai ‘illat hukum itu sehingga dapat diketahui mana yang harus
disisihkan sebagai ‘illat dan mana yan harus diamblil atau ditetapkan. Cara ini merupakan peluang amat luas untuk berijtihad dan amat memungkinkan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para mujtahid.
2.      Menetapkan kesesuaian ‘illat bagi sesuatu ketentuan hukum dengan mengkaji ‘illat yang sesuai dengan hukum, kemudian menetapkan berlakunya ‘illat itu terhadap hukum bersangkutan. ‘Illat yang sesuai dengan ketentuan hukum itu disebut al-‘illah al-munasibah.[18]Al-‘illah al-munasibah ada empat macam, yaitu: ‘illat muatstsirah (membekas), ‘illat mula-imah (sejalan), ‘illat gharibah (asing) dan ‘illat mursalah(lepas, bebas).[19] di bawah ini akan dibahas tentang empat „illat itu :
a.      Al-‘illah al-munasibah. ‘Illat yang secara jelas dapat diperoleh dari nash atau ijma’ dan diketahui membekas pengaruhnya terhadap ketentuan hukum. Misalnya perwalian yang ditetapkan atas anak di bawah umur, yang dipandang illatnya adalah keadaan di bawah umur.
b.      Al-‘illahal-mulaimah. ‘Illat yang diperoleh dari nash, tetapi agak jelas membekas pengarunya terhadap hukum karena nash yang mengandung hukum memang tidak memberikan kejelasan mengenai ‘illatnya. Namun ‘illat itu dapat diperoleh dari sejumlah nash lain mengenai masalah
yang sejenis yang dapat dipandang ada kesejalananya untuk dijadikan ‘illat hukum yang bersangkutan.
c.       Al-‘illahal-gharibah. ‘Illat yang diperoleh dari nash, tetapi tidak jelas bahwa ‘illat itu membekas pengaruhnya terhadap hukum dan tidak ketahui dengan jelas kesejalanannya dengan hukum bersangkutan dari nash lain mengenai masalah yang bersangkutan dari nash lain
mengenai masalah yang sejenis. Namun ‘illat yang diperoleh dari nash itu sendiridipandang sesuai dengan hukum yang diakandungnya.
d.     Al-‘illahal-mursalah. ‘Illat yang tidak terdapat pendukungnya dari nash, tetapi dapat diketahui dari jiwa ajaran Islam pada umumnya. ‘Illat macam inilah yang merupakan hal yang amat pelik. Untuk menetapkannya diperlukan ketajaman pandangan dan keluasan cakrawala pemikiran tentang tujuan dan rahasia hukum Islam khususnya dan ajaran Islam umumnya.
Oleh karenanya, ‘illah adalah sifat yang jelas dan ada tolak ukurnya, yang didalamnya terbukti adanya hikmah pada kebanyakan keadaan. Maka ‘illah ditetapkan sebagi bertanda (madzinnah) yang dapat ditegaskan dengan jelas bagi adanya hikmah.[20] Hikmah itu bersifat implisit di dalam ‘illah dan tidak terpisah dengannya, karena hikmah tidak ada jika ‘illah tidak ada. Di samping itu, ‘illah adalah dasar perbuatan. Jika ‘illah ada tanpa adanya hikmah, maka ‘illah tidak dapat dianggap berasal dari hukum. Jika ‘illah itu jelas, tidak ada kesulitan, namun apabila ‘illah itu tidak jelas, para ahli Ushul Fiqh berbeda pendapat. Ada yang mengambil jalan takwil dan mencoba menggali ‘illah berkenaan dengan kata-kata nash yang implisit. Sedangkan yang lainnya mengambil
metode interprestasi nash sesuai dengan akal berkenaaan dengan kepentingan masyarakat (social utility). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ‘illah merupakan “sebab” atau “tujuan” ditetapkan hukum. Adakalanya langsung disebut dalam nash (manshushah) dan adakalanya tidak (muntanbathah).[21]29

E.     Metode Istislahi
Sebagaimana halnya metode ijtihad lainya, al-maslahat al-mursalah juga
merupakan metode penemuan hukum yang kasusunya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Quran dan Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Sehubungan dengan metode ini, dalam ilmu Ushul Fiqh dikenal ada tiga macam maslahat, yakni maslahat mu’tabarat, maslahat mulghat dan maslahat mursalat. Maslahat yang pertama adalah maslahat yang diungkapkan secara langsung baik dalam al-Quran
maupun dalam Hadis. Sedangkan maslahat yang kedua adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber hukum Islam tersebut.
Di antara kedua maslahat tersebut, ada yang disebut maslahat mursalat yakni maslahat yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya.[22]Istilah yang sering digunakan dalam kaitan dengan metode ini adalah istislahi. Istislah adalah suatu cara penetapan hukum terhadap masalah-masalah yang tidak dijelaskanhukumnya oleh nash dan ijmak dengan mendasarkan pada pemeliharaan al-mashlahat al-mursalat.[23]
Pada dasarnya mayoritas ahli Ushl Fiqh menerima metode maslahat mursalat.Untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa syarat.Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut:[24]
1.      Maslahat tersebut bersifat reasonable (ma’qul) dan relevan (munasib) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
2.      Maslahat tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang daruri dan menghilangkan kesulitan (raf’u al-haraj), dengan cara menghilangkan masyaqqat dan madharrat.
3.      Maslahat tersebut harus sesuai dengan maksud disyari’atkan hukum (maqashid al-syari’at) dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang qath’i.
Sementara itu Al Ghazali menetapkan beberapa syarat agar maslahat dapat dijadikan sebagai penemuan hukum.[25]
1.      Kemaslahatan itu masuk kategori peringkat daruriyyat. Artinya bahwa untukmenetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada batas tersebut.
2.      Kemaslahatan itu bersifat qath’i, artinya yang dimaksud dengan maslahat tersebut benabenar telah diyakini sebagai maslahat tidak didasarkan pada dugaan (zhan) semata.
3.      Kemaslahatan itu bersifat kulli, artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Apabila maslahat itu bersifat individual maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa maslahat itu sesuai dengan maqashid alsyari’at.
Berdasarkan ungkapan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa antara metode penemuan hukum istislahi sangat erat kaitaannya dengan maslahat. Sebagaimana yang diungkpkan oleh Imam Malik bahwa maslahat itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan segala bentuk kesulitan. Bentuk penemuan hukum berdasarkan istislahi adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada
ketentuan syari’at dan tidak ada
illat yang keluar dari syara’ yang menentukan kejelasanhukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan istislahi.Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu maslahat yang ditunjukkan, dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui oleh salah satu bagian tujuan syara’. Proses seperti itu disebut istislah (menggali dan menetapkan suatu masalah).[26] Walaupun para ulama berbeda dalam memandang metode ini, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.
Sedangkan menurut Al Ghazali istislahi menurut pandangannya adalah suatumetode istidlal (mencari dalil) dari nash syara yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap nash syara’, tetapi ia tidak keluar dari nash syara’. Menurut pandangannya, ia merupakan hujjah qath’iyyah selama mengandung arti pemeliharaan maskud syara’, walaupun dalam penetapannya zhani.[27]
Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa metode penemuan hukum dengan istislahiitu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam al-Quran maupun Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu i’tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma’ atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Hukum yang ditetapkan dengan istislahi seperti pembukuan al-Quran dalam satu mushaf yang dilakukan oleh Usman Ibn Affan, khalifah
ketiga. Hal iu tidak dijelaskan oleh nash dan ijmak, melainkan didasarkan atas maslahatyang sejalan dengan kehendak syara’ untuk mencegah kemungkinan timbulnya perselisihan umat tentang al-Quran.[28]36
Dari uraian di atas jelaslah bahwa istislahi merupakan cara penemuan hukum yang berdiri sendiri, yang beramal padaal-maslahat al-mursalat, ijma’, ‘urf dan kaidah raf`ulharaj wa al-masyaqqat.

F.      Penutup 
Apabila kita perhatikan seluruh hasil penemuan hukum Islam, baik ibadah maupun muamalah yang telah dilahirkan oleh Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih, baik hasil munas, fatwa, halaqah, mapun serpihan tulisan-tulisan dari tokoh dan pimpinan Muhammadiyah sudah mengacu dan semuanya menggunakan metode di atas. Jawabannya perlu penelitian dan pencermatan lebih lanjut. Namun menurut hemat penulis sebagian besar produk Majelis Tarjih telah mengacu kepada manhaj yang telah dikeluarkan, meskipun tanpa disadari terkadang ada beberapa yang tidak sepenuhnya sama, atau keluar dari kaedah karena ada kemaslahatan.
Akhirnya, semoga tulisan ini bermanfaat, dan bisa menjadi bagian pengayaan pemikiran dalam menerapkan manhaj tarjih bagi para ilmuwan dan ulama Muhammadiyah.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Ibn Ali al-Rabi’ah, Adillat al-Tasyri’ al-Mukhatalaf Fi al-Ihtijaj Biha, Mu’assasat al-Risalat, Cet. 1, 1399 H / 1979. M,

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, Al-Majlis al-A’la al-Indonesi li al-Da’wat al-Islamiyyat, Jakarta, 1972.

Ahmad Azhar Basyir, Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam, UII Pres Yogyakarta, 1984.

Al-Ghazali, al-Mustahasfa min Ilmi al-Ushul, Jilid II, Sayyyid al-Husein, Kairo, tt,

Ali Hasbullah, Ushul at-Tasyrii al-Islami, 1964.

Al-Syatibi, Al-Muwafakat fi Ushul al-Ahkam, Jilid I, Dar al-Fikr, tt.

Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum dalam Islam, Logos, Jakarta, 1997.

Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interprestasi Teks, UII Pres, Yogyakata, 2004.

Muhammad Abu zahrah, Ushul al-Fiqh, Cet. 6, Pustaka Firdaus, by. Saefullah Mashum, Jakarta, 2000.

Muhammad Makruf ad-Dawaalibi, Al Madkhal Ilaa ‘IIm Ushuul al-Faqh, 1959.

Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, Cet. 1, Pustaka Setia, Bandung, 1999.

Tanfidz Muhammadiyah, Muqaddimah Keputusan Munas Tarjih XXV tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.





[1] Ketua Divisi Kaderisasi dan Organisasi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Direktur University Residence (UNIRES) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
[2]Muqaddimah Keputusan Munas Tarjih XXV tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam
[3]Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interprestasi Teks, UII Pres, Yogyakata, 2004,hlm. 23.
[4]Ibid, hlm. 20
[5]Ibid, hlm. 22.
[6]Sebagaimana yang pernah diambil oleh Nabi Idris esiensinya adalal sebuah ilmu atau seni menginterprestasikan (the art of interprestasi) teks. ketika penafsiran wahyu Tuhan/ bahasa langit, sehingga di[ahami oleh makhluk di bumi. (Ibid, hlm 21)
[7]Ibid, hlm. 45.
[8]Di mana pada lalu telah mengklaim dirinya sebagai satu-satunya yang berwenang akademisi dan professional untuk menginterprestasikan dan membberikan makna kepada hukum.
[9]Muhammad Abu zahrah, Ushul al-Fiqh, Cet. 6, Pustaka Firdaus, by. Saefullah Mashum, Jakarta, 2000, hlm. 364.
[10]Ibid.,hlm. 365.
[11]Ahmad Azhar Basyir, Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam, UII Pres Yogyakarta, 1984, hlm. 20.
[12]Ibid., hlm. 22.
[13]Ibid.
[14]Al-Syatibi, Al-Muwafakat fi Ushul al-Ahkam, Jilid I, Dar al-Fikr, tt, hlm. 185.
[15]Contoh, dalam bidang ibadah (shalat qashar), boleh atau tidaknya, maka ditetapkan kebolehannya itu „illatnya karena safr, sedangkan musyaqatnya merupakan hikmah.

[16]Ibid., hlm. 24.
[17]Muhammad Makruf ad-Dawaalibi, Al Madkhal Ilaa „Im Ushuul al-Faqh, 1959, hlm. 417.
[18]Ali Hasbullah, Ushul at-Tasyrii al-Islami, 1964, hlm. 131.
[19]Ahmad Azhar Basyir, Op..Cit., hlm. 28-31.
[20]Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum dalam Islam, Logos, Jakarta, 1997, hlm.4.
[21]Ibid.
[22]Dalam kajian ilmu Ushul Fiqh “al-maslahat al-mursalah” adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh al-Syari’ sebagai dasar penetapan hukum, tidak pula ada dalil syar’i yang menyatakan keberadaannya atau keharusan meninggalkannya. Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, Al-Majlis al-A’la al-Indonesi li al-Da’wat al-Islamiyyat, Jakarta, 1972, hlm. 84.
[23]Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Ibn Ali al-Rabi’ah, Adillat al-Tasyri’ al-Mukhatalaf Fi al-Ihtijaj Biha, Mu’assasat al-Risalat, Cet. 1, 1399 H / 1979. M, hlm. 221.
[24]Dalam karangan al-Syathibi, al-I’Tisham, yang suting oleh Fathurrahman Djamil, Op.Cit, hlm. 142
[25]Al-Ghazali, al-Mustahasfa min Ilmi al-Ushul, Jilid II, Sayyyid al-Husein, Kairo, tt, hlm. 364-367.
[26]Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, Cet. 1, Pustaka Setia, Bandung, 1999.hlm. 117.
[27]Al-Ghazali, Op. Cit., hlm. 310.
[28]Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Ibn Ali al-Rabi’ah, Op. Cit., hlm. 222.